PERPUSTAKAAN PIP SEMARANG IKUTI RAKORNAS BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2019
PIP Semarang berkesempatan mengikuti kegiatan rakornas bidang perpustakaan tahun 2019 yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 s.d 16 Maret 2016 di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta.
Rakornas dihadiri oleh kurang lebih 3000 orang peserta diantaranya perwakilan dari dinas perpustakaan dan kearsipan, perpustakaan daerah, perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi serta pegiat literasi di seluruh Indonesia.
Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang dalam sambutannya mengatakan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing di era global. Salah satu peran penting tersebut ialah membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Peranan penting perpustakaan melalui upaya mewujudkan ekosistem masyarakat yang berpengetahuan, perpustakaan mengusung rencana strategis penguatan literasi masyarakat. Peranan perpustakaan dalam penguatan literasi masyarakat dilaksanakan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Secara inklusif adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perpustakaan, di mana pun mereka berada dan pada kondisi apa pun. Hal ini dijamin oleh negara melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Sementara itu dalam laporan kegiatannya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menyampaikan harapannya agar kepala daerah serius membenahi kualitas perpustakaan dan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan di daerahnya. Beliau juga berharap penyusunan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan perpustakaan dikonsultasikan dengan Perpustakaan Nasional RI dan berharap Perpustakaan Nasional RI menjadi bahan rujukan bagi kepala daerah dan pemerintah dalam membuat kebijakan dan aturan seperti perda yang terkait dengan perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan milik pemerintah daerah memiliki standar kualitas dan terakreditasi dengan baik.
Selama tiga hari penyelenggaraan, berbagai narasumber dari kepemerintahan dihadirkan untuk mengisi materi, antara lain Komisi X DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain diisi dari kepemerintahan, panitia juga menghadirkan narasumber dari para pegiat literasi di Indonesia.
Ketua Komisi X DPR, Djoko Udjianto, menyampaikan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial melalui tiga fungsi yang melekat pada tubuh DPR. Ketiga fungsi itu adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pertama, dukungan Legislasi Komisi X DPR, mendukung perpustakaan dengan mengeluarkan empat undang-undang sebagai dasar hukum, yaitu; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kedua, dukungan anggaran. DPR terus melakukan upaya agar Perpustakaan mendapatkan anggaran yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan DIPA No.SP DIPA -057.01-0/2018 Pagu Anggaran Tahun 2019 Perpustakaan Nasional adalah Rp730.775.563.000,- Dibanding Pagu Anggaran Tahun 2018, naik sebesar Rp145.841.925.000,- (24,93%). Komisi X terus mendorong agar perpustakaan mendapatkan anggaran yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari besaran anggaran yang naik setiap tahunnya, tahun ini saja naik sebesar 24 persen lebih, belum lagi kalau kita lihat saat ini infrastruktur atau ketersediaan perpustakaan kita menempati peringkat kedua di dunia. Diketahui, berdasarkan data dari OCLC (Online Computer Library Center) Lembaga jejaring Perpustakaan yang berbasis di Amerika Serikat tahun 2018 menempatkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia jumlah perpustakaan tertinggi. India menempati posisi pertama dengan jumlah 323,605 perpustakaan. Peringkat ke-3 Rusia 113,440 perpustakaan dan ke-4 China 105,831 perpustakaan. Ketiga, dukungan Pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel, serta memastikan program pemerintah berjalan dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melakukan pengawasan, evaluasi dan mendorong Perpusnas RI untuk menyusun program-program prioritas bersifat inovatif yang bertujuan untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pegiat literasi dari Pendiri Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka menyampaikan bahwa gerakan literasi merupakan gerakan untuk mengingatkan masyarakat untuk menjadi masyarakat madani, sementara buku hanya sebagai perantara gerakan literasi itu sendiri. Gerakan literasi adalah gerakan untuk menguatkan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang mandiri, mengenal serta memproduksi pengetahuan untuk kebudayaan serta kesejahteraan dan penguatan ekonomi, buku hanya ujung tombaknya saja. Pustaka Bergerak adalah jaringan masyarakat madani yang secara sukarela bekerja sama membangun kekuatan dan kemandirian masyarakat lokal, lewat pengerahan pengetahuan bermutu ke seluruh penjuru. Masyarakat yang terisolir secara geografis, dan terpencil secara sosial, mendapat perhatian yang khusus.
Pustaka Bergerak bekerja dengan konsep bahwa perpustakaan harus datang menemui pembaca, khususnya anak-anak, dan bukan menunggu didatangi. Mitra lokal sekaligus pengelola pustaka datang dari aneka latar belakang: tukang rawat kuda, tukang reklame, satpam, ibu rumah tangga, buruh cabutan, mantan wartawan yang meninggalkan kerja tetapnya demi mengembangkan jaringan, seniman yang memilih kembali ke kampung untuk mengembangkan tanah kelahirannya, mahasiswa putus sekolah yang bertekad melanjutkan pendidikan formalnya dan lain sebagainya. Pustaka Bergerak awalnya hanya sebatas gerakan yang hanya mengandalkan atau bermodal kekuatan masyarakat, bahkan sebelumnya ibu-ibu melihat sebagai orang aneh, tapi akhirnya gerakan ini mampu membumi berkat dibantu pihak-pihak yang terlibat. Gerakan literasi tak hanya digerakan oleh pemangku kepentingan atau pegiat literasi saja, tetapi butuh dukungan semua pihak termasuk masyarakat luas untuk membumikan gerakan literasi.
Di hari terakhir, peserta mengikuti FGD yang terbagi dalam kelompok perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah. Pada FGD perpustakaan perguruan tinggi, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Ida Fajar Priantono, Ph.D memaparkan era perkembangan perpustakaan hingga era industri 4.0. Menurutnya, perpustakaan era kini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan teknologi informasi yang semakin unggul. Pustakawan dan perpustakaan dapat mengadopsi dan menyesuaikan dengan cara baru sesuai perkembangan teknologi dengan memahami kebutuhan pemustaka yang berubah misalnya gaya belajar dan memahami yang berubah (Learning style). Hal ini dapat dilakukan dengan mendesain perpustakaan model baru.
Berikut adalah rekomendasi hasil rakornas bidang perpustakaan tahun 2019, sebagai berikut:
- Mendorong pemerintah untuk untuk melakukan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur fasilitas layanan perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia sebagai institusi layanan publik yang terbuka dan inklusif sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- Mendorong kegiatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai kegiatan prioritas nasional selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga berdampak luas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.
- Mendorong seluruh pemangku kepentingan bidang perpustakaan untuk menjalin sinergi dalam mewujudkan ekosistem masyarakat berpengetahuan antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat.
- Seluruh perpustakaan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan dalam rangka pendampingan/advokasi dalam meningkatkan ketermanfaatan perpustakaan.
- Seluruh perpustakaan Indonesia sepakat untuk memperkuat kelembagaan semua jenis perpustakaan serta kerangka regulasi perpustakaan untuk peningkatan peran dan fungsi perpustakaan dalam pelayanan sebagai hak masyarakat.
- Seluruh perpustakaan Indonesia sepakat untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan berbasis TIK serta gerakan open access untuk mewujudkan big data dan repositori pengetahuan Indonesia
- Perpustakaan Nasional dan seluruh perpustakaan Indonesia bertekad untuk mempersempit disparitas/kesenjangan rasio buku, rasio tenaga perpustakaan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Seluruh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sepakat untuk mengimplementasikan gerakan nasional “pustakawan berkarya” untuk menghadirkan pengetahuan masyarakat.
- Mendorong Perpustakaan Nasional RI beserta pemangku kepentingan untuk memformulasikan serta menyepakati kinerja pembangunan bidang perpustakaan menjadi salah satu indikator makro pembangunan nasional.
Selain rakornas, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara perpusnas dengan 36 perguruan tinggi se-Indonesia, termasuk dengan salah satu UPT BPSDM yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Di samping itu, perpusnas juga membuka sesi desk konsultasi serta pameran produk literasi dari berbagai dinas perpustakaan dan kearsipan di Indonesia.
